Jakarta (08/10) – “Selama tahun 2020 hingga 2021 terdapat 32 kasus Wanita yang berhadapan hukum dengan ancaman pidana mati, yang hampir semua berhubungan dengan kasus narkoba dan semuanya merupakan Wanita dengan kerentanan yang tinggi. Banyak Wanita yang berhadapan dengan hukum, bukan merupakan inisiator dari tindak kriminal yang dilakukan, bahkan dari beberapa kasus diantara mereka merupakan korban kekerasan rumah tangga maupun kekerasan seksual. Sayangnya, hal tersebut belum menjadi pertimbangan Peradilan dalam menetapkan pidana bagi setiap Wanita yang berhadapan hukum tersebut.” Ujar Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform.

Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk merevisi RUU KUHP terutama tentang hukuman mati. “Saat ini sudah terdapat 400 orang yang mendapatkan hukuman mati, dan sebaiknya perlu dirubah seperti saat dijatuhi hukuman mati, pengadilan juga bisa memberikan masa percobaan dalam jangka waktu tertentu, contoh 10 tahun, jika dalam 10 tahun tersebut penerima pidana hukuman mati menunjukkan perilaku baik, maka pengadilan perlu mengkaji ulang hukuman yang dijatuhkan,” jelas Utami.

Acara Webinar Peluncuran Penelitian “Yang Luput Dibahas: Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati” ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain yaitu Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, Dr. Ravij Narayan Direktur Kebijakan International Commision Againts the Death Penalty (ICDP), Marie-Lina Perez Koordinator Afrika-Asia ECPM.


Komentar (0)