Jakarta (20/3) – Dalam melaksanakan kegiatan analisis data, alat pengolah data penting untuk dikuasai oleh para analis kebijakan untuk menghasilkan data yang akurat, untuk itu diperlukan kemampuan khusus pengolah data, menjawab hal tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM hari ini mengadakan kegiatan Workshop Computer Skill Training (CST) yang diadakan di Aula Lantai 8 Balitbang Hukum dan HAM.
“Pengolahan data diharapkan dapat menjadi salah satu cara mendapatkan hasil analisa yang akurat dari data lapangan, dengan adanya alat pengukur seperti SPSS dapat membantu mempermudah Pengolahan data dan memperkecil kesalahan yang dilakukan jika penghitungan dilakukan secara manual,” ujar Sri Hadiati, Dosen Universitas Nusa Mandiri.
Kegiatan ini juga menghadirkan juga Tati Mardiana, Dosen Universitas Nusa Mandiri, sebagai narasumber pada kegiatan ini. (*Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)