Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tugas tersebut diemban oleh 11 (sebelas) unit eselon I dan lima Staf Ahli yang memiliki bidang keahlian masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Hukum dan HAM mendapatkan rekomendasi dari Staf Ahli Menteri terkait hal-hal strategis tertentu. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Pasal 448 disebutkan bahwa Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas dasar inilah pada Pasal 449 Staf Ahli dibagi menjadi lima kebidangan yaitu Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Sosial; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga; dan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi. Kelimanya memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan bidang yang diampu. 

Dalam OPini edisi khusus Sarasehan, Balitbangkumham ingin mengajak seluruh insan pengayoman untuk lebih mengenal tugas, fungsi dan capaian para Staf Ahli. Forum ini diharapkan peserta OPini dapat mengenal lebih dekat dengan para Staf Ahli serta tugas fungsinya, sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi para staf ahli. Selain itu, forum ini diharapkan dapat membuka pintu-pintu kolaborasi antara Staf Ahli sebagai perumus kebijakan dan Balitbangkumham sebagai penyedia data, informasi serta kajian di bidang hukum dan HAM dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data.

Link materi dapat disimak di sini