Opini Seri Keenam

COMING SOON SERI KEENAM (RABU, 29 JULI 2020)

Peluang SIPKUMHAM dalam Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti

OPINI (OBROLAN PENELITI) SERI KEENAM

Reformasi Birokrasi yang sedang digaungkan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dilandasi pada keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan keadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik juga mendorong implementasi prinsip – prinsip supremasi hukum dan memastikan bahwa prioritas kebijakan dan pelayanan pemerintahan didasarkan pada konsensus luas di masyarakat. Pemerintahan yang baik juga harus mampu mendengarkan suara orang-orang yang paling miskin dan paling rentan dalam setiap pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan. Di titik inilah pembuatan kebijakan berbasis bukti diperlukan, dimana pemerintah mendasarkan pertimbangan bukan pada kepentingan politik tapi berdasar kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat.

Di tengah kondisi demografi dan geografis Indonesia yang beragam, upaya pemerintah dalam mendengar dan membaca situasi masyarakat tidak akan objektif dan tepat sasaran jika tidak diiringi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi mampu mengatasi problem jangkauan jarak dan waktu yang memungkinkan pemerintah memahami situasi masyarakat bahkan hingga ke pelosok negeri. Merespon kondisi ini, Balitbang Hukum dan HAM mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM). Aplikasi ini bermanfaat untuk mengumpulkan data permasalahan di bidang hukum, HAM dan Layanan Publik melalui metode artificial intelligence dan crawling data. Dua metode tersebut memampukan aplikasi untuk menjaring ribuan berita media online dan mengklasifikasikannya dalam kategori-kategori tertentu seperti klasifikasi isu, pelaku dan korban. SIPKUMHAM juga mampu membaca sentimen berita layanan publik apakah positif atau negatif serta mengklasifikasikannya dalam ragam isu pelayanan publik. Fungsi dan fitur-fitur yang ada dalam SIPKUMHAM bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai perkembangan permasalahan hukum dan HAM terkini sekaligus sebagai upaya memonitor dan mengevaluasi pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM secara menyeluruh dan realtime.

Obrolan Peneliti (OPini) kali ini ingin membahas bagaimana peluang SIPKUMHAM dalam pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Seberapa jauh SIPKUMHAM mampu menyediakan data yang representatif, relevan dan valid untuk mendukung pembuatan kebijakan yang objektif. Diskusi kali ini diharapkan mampu mengarusutamakan diskursus pembuatan kebijakan berbasis bukti di tengah masyarakat. Di sisi lain, diskusi ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pengembangan aplikasi SIPKUMHAM agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah untuk penyediaan bukti.

OPini berjudul “Peluang SIPKUMHAM dalam Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti” akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Juli 2020

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

via Zoom Meeting

Silakan mendaftar di link tiny.cc/OpiniLitbang6 untuk mendapatkan zoom meeting ID. Mohon untuk tulis nama lengkap beserta gelar dengan benar karena akan kami gunakan sebagai data pembuatan sertifikat.

Sampai ketemu!

Terima Kasih