Pelayanan Kajian dan Penelitian
Balitbang Hukum dan HAM telah melakukan ratusan penelitian di bidang hukum dan HAM sejak 2001. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan sesuai kebutuhan publik.
Layanan kajian dan penelitian berupa laporan dan rekomendasi hasil penelitian ke pemangku kebijakan terkait.
MEKANISME
1. Pemohon mengajukan permintaan pengkajian dan atau penelitian, dapat melalui :
- https://www.balitbangham.go.id/contact
- Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id/
- Surat dinas ditujukan kepada Kapala Badan.
2. Kepala Badan membentuk Tim Pengkajian/ Penelitian
3. Tim Pengkajian/ Penelitian melaksanakan tugas pengkajian/ Penelitian dan membuat laporan kajian/penelitian
4. Tim Pengkajian/ Penelitian menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief
5. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan)
JUDUL PENELITIAN TRIWULAN I TAHUN 2019
|
No |
Judul Penelitian |
No |
Judul Penelitian |
|
1 |
Aksesibilitas Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) Dan Cuti Bersyarat (CB)) Berbasis Teknologi Informasi |
7 |
Perlindungan Hak atas Desain Industri dalam Mendorong Perekonomian |
|
2 |
Efektivitas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris |
8 |
Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2019 |
|
3 |
Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum |
9 |
Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika |
|
4 |
Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Lembaga Pemerintah atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan |
10 |
Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
|
5 |
Institusionalisasi Hak Asasi Manusia di Tingkat Daerah Melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia |
11 |
Evaluasi Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
|
6 |
Pencegahan Warga Negara Asing yang Bekerja Secara Nonprosedural di Indonesia |
12 |
Pola Penempatan Auditor Dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
