Balitbang Hukum dan HAM telah melakukan ratusan penelitian di bidang hukum dan HAM sejak 2001. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan sesuai kebutuhan publik. 

Layanan kajian dan penelitian berupa laporan dan rekomendasi hasil penelitian ke pemangku kebijakan terkait.

MEKANISME
1. Pemohon mengajukan permintaan pengkajian dan atau penelitian, dapat melalui :

    - https://www.balitbangham.go.id/contact
    - Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id/
    - Melalui registrasi sistem E-Litbang pada url https://elitbang.balitbangham.go.id
    - Surat dinas ditujukan kepada Kapala Badan.
2. Kepala Badan membentuk Tim Pengkajian/ Penelitian
3. Tim Pengkajian/ Penelitian melaksanakan tugas pengkajian/ Penelitian dan membuat laporan kajian/penelitian
4. Tim Pengkajian/ Penelitian menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief
5. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan)

JUDUL PENELITIAN TAHUN 2020

NO JUDUL NO JUDUL
1 Verifikasi Hasil Survei IPK-IKM Berbasis Elektronik  14 Jabatan Fungsional Penetapan dan  Pengawasan Kenotariatan
2 Evaluasi Implementasi Rekrutmen dan Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas 15 Mengaktualisasikan Tata Nilai “Kami Pasti” Melalui Organisasi Pembelajaran
3 Evaluasi Pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat 16 Kajian Akademik dalam Penyusunan DP2APR dalam pembentukan rancangan Permen tentang pelaksanaan Corporate University di lingkungan Kemenkumham
4 Grand Design Sistem Peradilan Pidana Anak 17 Inventarisasi dan Pemetaan (Studi Baseline) Regulasi terkait Tusi Kekayaan Intelektual
5 Efektivitas Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 18 Pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan (www.peraturan.go.id) yang masih rendah di masyarakat.
6 Identifikasi Regulasi terkait Layanan Badan Usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 19 Optimalisasi program rehabilitasi narapidana kasus narkotika (rehabilitasi sosial dan medis)
7 Penerapan Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM 20 Strategi  pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan yang efektif dan efisien 
8 Optimalisasi Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada Pos Lintas Batas dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia 21 Regulasi yang tumpang tindih terhadap layanan pemasyarakatan (omnibus law pemasyarakatan)
9 Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 22 Persepsi masyarakat terhadap adanya fasilitasi sistem online dalam pelayanan  Ditjen KI. Persepsi masyarakat terhadap prosedur pelayanan di Ditjen KI (sesuai dengan undang-undang)
10 Implementasi Layanan Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia (Law and Human Right Centre) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 23 Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
11 Mekanisme Pengawasan Lalu Lintas Keimigrasian terhadap Pencegahan Paham Radikalisme 24 Monitoring Survei IPK-IKM dalam rangka Pembangunan ZI
12 Implementasi Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Mediasi 25 Meta Analisis Data SipkumHAM
13 Kajian Akademis Optimalisasi Kegiatan Diklat bagi Pegawai Kemenkumham Pasca Terbitnya Permenkumham No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminsitrasi ke dalam Jabatan Fungsional 26 Kajian penilaian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM
Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 
14 Jabatan Fungsional Penetapan dan  Pengawasan Kenotariatan 27 Membangun aplikasi Survei berbasis SPBE
15 Mengaktualisasikan Tata Nilai “Kami Pasti” Melalui Organisasi Pembelajaran 28 Presentasi bahan untuk Konferensi Internasional (Rachmat Trijono dan Yuliyanto)

 

 

  

WhatsApp_Image_2018-04-26_at_12.22.19_PM_1
Kalbar_3_1
nezar_1
NTT2_1