SEKRETARIAT BADAN
No |
Jenis Informasi |
1. |
Disposisi dari Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential |
2. |
Penilaian Pegawai (DP3, Uji Kelayakan dan Kepatuhan) |
3. |
Usulan Data Calon Pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan baperjakat |
4. |
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) |
5. |
Administrasi Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai |
6. |
Dokumen proses perceraian CPNS/PNS yang mengajukan izin cerai |
7. |
Proses evaluasi penempatan CPNS |
8. |
Evaluasi Jabatan |
9. |
Database Pegawai Balitbang (Rujukan PP No. 61 th 2010) |
10. |
Penyusunan Formasi Pegawai |
11. |
Perpindahan dan Mutasi Pegawai |
12. |
Penetapan Angka Kredit (usulan) |
13. |
Dokumen proses perencaan dan penganggaran |
14. |
Dokumen pengadaan barang / jasa dari penyedia barang / jasa. |
15. |
Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang |
16. |
Arsip surat yang menurut sifatnya rahasia |
17. |
Dokumentasi hasil rapat yang sifatnya rahasia |
18. |
Laporan keuangan sebelum di audit |
19. |
Data gaji dan tunjangan Pegawai |
20. |
Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang |
21. |
Laporan hasil Pemeriksaan BPK |
22. |
Laporan Hasil pemeriksaan APIP |
23. |
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK |
24. |
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
25. |
Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK |
26. |
Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
No |
Jenis Informasi |
1. |
Disposisi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential |
2. |
Informasi yang dapat mengungkap data responden |
3. |
Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen |
4. |
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum |
5. |
Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi |
6. |
Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden |
7. |
Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara |
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
No |
Jenis Informasi |
1. |
Disposisi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential |
2. |
Informasi yang dapat mengungkap data responden |
3. |
Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen |
4. |
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum |
5. |
Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi |
6. |
Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden |
7. |
Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara |
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
No |
Jenis Informasi |
1. |
Disposisi dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan atau yang setingkat yang Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential |
2. |
Informasi yang dapat mengungkap data responden |
3. |
Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen |
4. |
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum |
5. |
Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi |
6. |
Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden |
7. |
Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara |
PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HAM
No |
Jenis Informasi |
1. |
Disposisi dari Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential |
2. |
Informasi yang dapat mengungkap data responden |
3. |
Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen |
4. |
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum |
5. |
Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi |
6. |
Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden |
7. |
Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara |
8. |
Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password |
9. |
Perangkat Lunak / Keras Teknologi Informasi Pangkalan Data (Database) Internal Paten dan Desain |
10. |
Pangkalan Data (Database) Internal Paten dan Desain Industri yang belum diumumkan dalam berita resmi |